PAPUATENGAH.DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah (Pemda) di wilayah Papua.
Ia meminta agar penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) segera dipercepat demi menyelamatkan program-program pembangunan yang tengah berjalan di Tanah Papua.
Dalam Rapat Koordinasi bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Selasa (24/6/2025), Ribka menegaskan bahwa keterlambatan pencairan dana Otsus secara langsung berdampak pada stagnasi berbagai proyek vital, mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
“Kami akan telusuri hambatannya—apakah ada di pusat atau di daerah. Karena ini menyangkut percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Ribka dalam rapat yang digelar di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
BACA JUGA:Dana Desa Papua Tengah 2025 Capai Rp1,08 Triliun, Puncak Jaya Terbesar
Ribka juga mengingatkan bahwa pembangunan Papua harus sejalan dengan visi program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan pentingnya dukungan kepala daerah untuk memastikan kesiapan lahan, sinkronisasi antar sektor, serta kelancaran teknis pelaksanaan program.
Beberapa program prioritas yang disebutkan antara lain:
- Pembangunan 3 juta unit rumah rakyat,
- Layanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat,
- Percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat.
“Ini semua harus dikebut! Jangan sampai rakyat Papua tertinggal hanya karena birokrasi lambat,” tegas Ribka.
BACA JUGA:Pertamina Pastikan Stok BBM dan Minyak Mentah Aman di Tengah Ancaman Penutupan Selat Hormuz
Tak hanya itu, Ribka juga menyentil pentingnya pendekatan berbasis riset dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia menilai integrasi riset pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan akan menghasilkan program yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas.
Selain pengelolaan dana, Wamendagri juga mengingatkan kepala daerah di Papua untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan kepemimpinan mereka dalam menghadapi perubahan dan mengeksekusi program nasional.
“Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Konsistensi itu kunci,” ujarnya.
Rapat penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Nasrun, serta enam perwakilan BP3OKP dari seluruh wilayah Papua: