MIMIKA, PAPUATENGAH.DISWAY.ID - Tiga warga yang berprofesi sebagai pendulang tradisional dilaporkan menjadi korban penembakan pada Sabtu, 5 Juli 2025, di kawasan sekitar Mile 60, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Ketiganya saat ini menjalani perawatan intensif di RSUD Mimika.
Namun hingga saat ini, pihak keluarga maupun kerabat korban belum mendapatkan akses untuk menjenguk. RSUD Mimika dijaga ketat oleh aparat keamanan dan akses masuk bagi pihak keluarga dibatasi.
Salah satu kerabat korban, Ali Derlean, yang juga Ketua Kerukunan Seram Bagian Timur, mengaku kecewa karena tidak diizinkan menjenguk salah satu korban berinisial R yang dirawat di rumah sakit tersebut.
BACA JUGA:Mentrans Siap Bangun Ekonomi Papua Lewat Trans Lokal, Fokus Infrastruktur & Pemberdayaan OAP!
“Kami dapat informasi, keluarga kami di RSUD. Kami turun mau jenguk, tapi kami tidak diberikan akses ke dalam untuk jenguk kami punya saudara,” ujar Ali saat ditemui di kediamannya, kawasan Nawaripi, Minggu (6/7/2025).
Menurut Ali, upaya untuk bernegosiasi dengan aparat keamanan yang berjaga juga tidak membuahkan hasil. Ia menyebut hanya ingin memastikan kondisi korban, tanpa membawa barang apapun, namun tetap ditolak.
“Biar kami dua orang masuk saja, tidak membawa apapun, tapi tetap tidak diizinkan. Ini menyangkut hajat orang banyak. Namun dari aparat yang jaga menyampaikan untuk menunggu perintah dari pimpinan,” tuturnya.
“Kami agak kecewa karena tidak bisa masuk untuk menjenguk. Kami hanya ingin melihat situasi atau kondisi keluarga kita seperti bagaimana,” tambahnya.
BACA JUGA:Gubernur Papua Tengah Usulkan Sekolah Rakyat di Nabire dan Mimika untuk Anak-anak Pengungsi
Polisi Belum Beri Keterangan
Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai insiden penembakan yang menimpa tiga warga pendulang tersebut.
Upaya konfirmasi kepada Kapolres Mimika, AKBP Bilyandha Hildiario Budiman, juga belum mendapat respons.
Peristiwa ini menambah kekhawatiran masyarakat sipil, khususnya para pendulang yang kerap berada di wilayah rawan konflik.
Warga berharap ada kejelasan hukum dan perlindungan nyata dari negara atas keselamatan mereka dalam mencari nafkah.