NABIRE, PAPUATENGAH.DISWAY.ID - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua Tengah Tahun 2025, bertempat di Aula Kantor Gubernur Papua Tengah, Rabu (4/6/2025).
Kegiatan ini menjadi momen penting dalam merumuskan arah kebijakan pemberdayaan perempuan yang berbasis data, pengalaman hidup, serta kearifan lokal masyarakat Papua Tengah.
Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H., yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah, ditegaskan bahwa pemberdayaan perempuan tidak boleh dipandang sebagai program sektoral semata, melainkan sebagai investasi lintas generasi dan jalan menuju keadilan sosial yang hakiki.
“Perempuan Papua bukan hanya pelengkap. Mereka adalah penjaga nilai-nilai, penggerak ekonomi adat, dan penenun ketahanan komunitas. Namun, terlalu banyak perempuan—terutama perempuan Orang Asli Papua—masih menghadapi kendala struktural,” ujar Gubernur dalam sambutannya.
Gubernur menekankan bahwa FGD ini harus menjadi ruang peradaban—bukan forum seremonial—untuk membingkai ulang narasi pembangunan yang selama ini terlalu maskulin dan elitis.
“Kita datang bukan untuk menggugurkan kewajiban administratif, tetapi untuk belajar, mendengar, dan berkomitmen bahwa setiap perempuan di Papua Tengah memiliki hak yang sama untuk dihargai dan diberdayakan,” lanjutnya.
BACA JUGA:Daftar 19 Narapidana Lapas Nabire Kabur, 11 Diantaranya Anggota KKB
Dalam pidato tersebut, Gubernur menyampaikan tiga prinsip utama sebagai fondasi arah kebijakan daerah:
- Keadilan sosial harus tercermin dalam setiap kebijakan.
- Pemberdayaan perempuan adalah pondasi pembangunan jangka panjang.
- Papua Tengah tidak akan bangkit tanpa kepemimpinan perempuan dalam ruang-ruang perubahan.
FGD ini diharapkan menjadi ruang strategis yang melahirkan gagasan, rekomendasi, dan desain program pemberdayaan yang responsif terhadap konteks lokal. Penekanan juga diberikan pada pendekatan bottom-up, bukan semata berbasis angka statistik, melainkan berdasarkan nilai martabat dan harapan masyarakat perempuan Papua.
Sebagai penutup, Gubernur menyampaikan kutipan inspiratif:
“Ketika satu perempuan diberdayakan, maka satu keluarga memiliki masa depan. Dan ketika perempuan Papua berdiri tegak, maka seluruh tanah Papua akan berjalan lebih jauh.”
FGD ini resmi dibuka sebagai langkah awal penyusunan arah baru pemberdayaan perempuan di Papua Tengah—lebih adil, setara, dan kontekstual.