Kementerian HAM Siap Tangani Masalah Pengungsi dan Perdamaian di Papua Tengah

PAPUATENGAH.DISWAY.ID - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan segera melakukan kunjungan ke lapangan untuk memastikan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua Tengah berjalan baik. Menteri HAM, Natalius Pigai, menegaskan perlunya berbagai upaya rekonsiliasi untuk menciptakan perdamaian di wilayah yang kaya akan keragaman ini.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Bali pada Jumat (6/6), Menteri Pigai berbicara langsung dengan Gubernur Papua Tengah, anggota DPRD provinsi dan kabupaten, serta Bupati Intan Jaya dan Puncak. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan laporan lengkap tentang situasi pengungsi yang mencapai sekitar 60 ribu orang akibat konflik bersenjata baru-baru ini.

Berdasarkan data, banyak warga dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak terpaksa mengungsi ke daerah perkotaan seperti Nabire dan Timika. Bahkan, dua distrik—Sinak dan Hitadipa—telah sepenuhnya kosong karena semua penduduknya mengungsi.

BACA JUGA:Dari Antam hingga Wanxiang: Jejak 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

BACA JUGA:Raja Ampat Terancam Tambang Nikel, Ini Daftar Perusahaan yang Disorot KLH

Menteri Pigai menjelaskan bahwa mereka akan berfungsi sebagai jembatan antara kementerian pusat dan pemerintah daerah, untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Perbincangan dalam pertemuan tersebut juga mencakup strategi untuk menangani kekerasan terkait konflik bersenjata dan bagaimana mendirikan pos-pos penjagaan aparat guna menggantikan penggunaan gereja dan rumah warga sebagai tempat militer. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memfasilitasi pembangunan pos-pos tersebut.

Selain itu, berbagai isu penting lainnya turut dibahas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, dan infrastruktur jalan Trans-Papua. Pigai juga menekankan pentingnya pendekatan restoratif dalam menyelesaikan konflik sosial yang muncul, terutama terkait pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya.

Penanganan Isu di Masa Depan

Sebagai bagian dari upaya memperbaiki keadaan di Papua, Kementerian HAM sedang menyiapkan Kelompok Kerja (Pokja) Papua. Pokja ini nantinya akan menangani semua persoalan berkaitan dengan Papua secara lebih sistematis dan terfokus.

BACA JUGA:Kenakan Rompi Anti Peluru, Menhan dan Menkeu Tinjau Prajurit TNI di Nduga Papua Pegunungan

BACA JUGA:Indonesia Teken Kerja Sama BRICS Sports Group, Menpora: Olahraga Jadi Strategi Diplomasi Global

“Saat ini, kami bersama pemerintah daerah memiliki visi yang sama: mewujudkan Papua Tanah Damai melalui rekonsiliasi dan perdamaian,” tegas Menteri Pigai.

Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan situasi di Papua dapat segera membaik, membawa harapan baru bagi seluruh masyarakat yang terdampak konflik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Papua dapat kembali hidup dalam kondisi aman dan damai, serta mendapatkan perhatian yang pantas dari pemerintah.

Sumber: