Insiden Lucu Warnai Apel Gabungan ASN Nabire, Wakil Bupati: Kaki Terasa Dua Ton, Dada Berdebar Seperti Gempa

NABIRE,PAPUATENGAH.DISWAY.ID - Pelaksanaan apel pagi gabungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nabire, Papua Tengah, yang digelar Senin (7/7/2025), berubah menjadi tontonan menggelitik setelah sejumlah kesalahan terjadi dalam pelaksanaan prosesi. Momen yang seharusnya berlangsung khidmat justru dipenuhi gelak tawa para peserta apel.

Insiden bermula saat prosesi peluncuran Koperasi Merah Putih, di mana tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) menampilkan baris-berbaris yang tidak semestinya dan terlihat lucu. Aksi mereka sontak memicu tawa para peserta apel yang hadir di lapangan.

Tak hanya itu, kekeliruan juga terjadi pada saat pembawa acara memberikan instruksi. Saat seharusnya peserta apel diperintahkan untuk "istirahat di tempat", sang MC justru memberi komando "siap", yang kembali mengundang gelak tawa.

Wakil Bupati Soroti Kurangnya Persiapan

BACA JUGA:Presiden Prabowo Gaungkan 'Bandung Spirit' di Forum KTT BRICS Brasil

Menanggapi kekacauan tersebut, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawennari menyampaikan keprihatinannya. Dalam amanatnya, ia mengaku kecewa atas kurangnya persiapan yang menyebabkan acara menjadi tidak tertib.

“Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Apalagi berdiri di depan orang banyak dengan gerakan seperti tadi, itu yang ada, kaki terasa berat seperti dua ton dan dada berdebar seperti gempa bumi,” ungkap Burhanuddin.

Menurutnya, kesalahan tersebut jelas akibat kurangnya latihan atau gladi sebelum pelaksanaan.

“Yang latihan saja sudah gugup, apalagi yang tidak terlatih, ya seperti begini,” tambahnya.

Burhanuddin menekankan bahwa kesalahan ini seharusnya tidak terjadi dalam kegiatan resmi seperti apel gabungan ASN. Ia meminta agar ke depan, pelaksanaan kegiatan apapun selalu diawali dengan persiapan matang, termasuk gladi bersih.

BACA JUGA:Turnamen U-38 Kapolda Papua Tengah Cup I Dibuka, 14 Tim Bertanding di Nabire

“Kalau masih ditonton oleh kita semua, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau disebarkan kemana-mana, kita akan malu. Seolah-olah tidak ada pemimpin yang bisa mengatur,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa bukan tugas langsung bupati atau wakil bupati untuk mengatur teknis di lapangan, melainkan tanggung jawab perangkat terkait.

“Tidak mungkin Pak Wakil, atau Pak Bupati, maupun Sekda yang harus turun langsung,” imbuhnya.

Jadikan Evaluasi dan Koreksi Bersama

BACA JUGA:Mentrans Siap Bangun Ekonomi Papua Lewat Trans Lokal, Fokus Infrastruktur & Pemberdayaan OAP!

Sumber: