Belanja APBD Lambat, Ekonomi Daerah Bisa Mandek! Ini Peringatan dari Kemendagri

PAPUATENGAH.DISWAY.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran kunci dalam mengawal suksesnya berbagai program prioritas nasional di daerah. Hal ini ia sampaikan dalam pembukaan Rakernas FORSESDASI (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia) yang digelar di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Mengusung tema “Optimalisasi Penataan PPPK dan Tata Kelola Karier ASN serta Sinkronisasi Program Strategis Nasional”, acara ini menjadi ajang penting untuk memperkuat peran Sekda dalam implementasi kebijakan pusat.

“Bapak Presiden sangat memahami bahwa Sekda adalah tulang punggung jalannya program prioritas pemerintah di daerah,” tegas Tomsi.

Dukung Program Makan Gratis, Sekolah Rakyat hingga Rumah untuk MBR

Tomsi menyebut beberapa program prioritas seperti:

• Makan Bergizi Gratis (MBG)
• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel)
• Program 3 juta rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
• Layanan cek kesehatan gratis
• Pendirian Sekolah Rakyat

Ia mendorong Pemda untuk ikut aktif mendukung program tersebut. Salah satunya dengan menyediakan lahan bagi pembangunan Sekolah Rakyat. "Satu sekolah bisa menampung seribu siswa miskin. Ini kesempatan besar untuk membantu rakyat," ujarnya.

Belanja APBD Harus Dipercepat Agar Ekonomi Daerah Hidup

Tomsi juga mengingatkan agar Pemda mempercepat realisasi belanja APBD, karena uang pemerintah yang tidak segera dibelanjakan bisa membuat Ekonomi Daerah melambat.

“Kalau uangnya hanya disimpan, perputaran Ekonomi Daerah bisa lesu,” jelasnya.

Permudah Izin Investasi, Serap Tenaga Kerja

Selain itu, Kemendagri bersama Kejaksaan dan Polri telah bekerja sama untuk menyederhanakan proses perizinan di daerah. Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) juga diharapkan bisa mempercepat layanan dan menarik investor.

Menurut Tomsi, izin yang cepat akan mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja baru. “Begitu izin keluar, investasi jalan, lapangan kerja terbuka,” tambahnya.

Rakernas FORSESDASI ini juga dihadiri oleh Ketua Umum FORSESDASI Sri Wahyuni (Sekda Kaltim), Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, para Sekda se-Indonesia, serta perwakilan dari seluruh komisariat wilayah.

Sumber: