Wakil Ketua DPD RI, Yorrys: Dorong Akselerasi Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan di Papua Tengah

NABIRE, PAPUATENGAH.DISWAY.ID - Dalam kunjungan reses masa sidang ke Nabire, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menekankan pentingnya akselerasi kebijakan di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kunci mewujudkan masa depan sejahtera bagi masyarakat Papua Tengah.

Kunjungan reses itu sendiri berlangsung pada 2–6 Juni 2025.

Prioritas utama dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) dinilai Yorrys harus dilakukan percepatan pembangunan sektor dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

Salah satu caranya adalah dengan  mendorong penerapan regulasi berbasis kearifan lokal seperti Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) guna memperkuat landasan hukum kebijakan.

BACA JUGA:Lapas Nabire Papua Tengah Diperketat Kementerian Imipas Menyusul Aksi Kaburnya Narapidana

BACA JUGA:Eks Pemilik PSBS Biak Gabung Persipura, Deretan Pemain Ini Siap Menyusul

“Dengan dukungan anggaran besar dan kekayaan alam yang dimiliki, masa depan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah bisa diwujudkan melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan yang tepat sasaran,” kata Yorrys dalam keterangannya, Kamis, 5 Juni 2025.

Dalam kesempatan kunjungan reses tersebut Yorrys menyerap berbagai aspirasi dari unsur pemerintah daerah, DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga aparat keamanan seperti Kapolda, Kepala BIN Daerah, dan Danrem 173. Ia juga menyoroti dampak konflik keamanan yang terus membayangi masyarakat di wilayah Papua Tengah.

Bahkan Yorrys prihatin dengan masih berlangsungnya konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata TPNPB-OPM di sejumlah wilayah seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, dan Dogiyai yang berakibat sampai melumpuhkan aktivitas publik dan menghambat akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

“Konflik ini membuat masyarakat hidup dalam ketakutan. Sekolah tidak berjalan normal, rumah sakit tidak bisa berfungsi maksimal. Ini bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga ancaman terhadap masa depan generasi muda Papua,” ujarnya.

BACA JUGA:Tekankan 4 Prinsip Utama,Finalisasi Renaksi SPM Periode 2025-2029 di Gelar Pemprov Papua Tengah

BACA JUGA:Wamenkop Dorong Pembentukan Posko Wilayah untuk Percepat Legalitas Kopdes Merah Putih

Lebih lanjut Senator asal Papua Tengah itu menyebut akar persoalan terletak pada ketimpangan pembangunan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyoroti rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), minimnya kesejahteraan, serta belum meratanya distribusi layanan dasar meski anggaran otonomi khusus terus mengalir.

“Banyak pekerjaan rumah yang belum selesai pasca pemekaran wilayah. Pemerataan kesejahteraan dan rasa keadilan yang belum dirasakan masyarakat Papua adalah persoalan akut yang membutuhkan solusi segera,” tegas Ketua MPR For Papua itu.

Sumber: