Presiden Minta Tambah 100 Sekolah Rakyat, Kemensos Harapkan Pemda Aktif Dukung Program

PAPUATENGAH.ISWAY.ID - Presiden Prabowo Subianto resmi menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai dibuka pada Agustus hingga September 2025.

Penambahan ini melengkapi tahap kedua dari program prioritas nasional dalam bidang pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Sekolah Rakyat merupakan program langsung dari Presiden, yang menargetkan anak-anak putus sekolah di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, program ini akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota.

BACA JUGA:Setelah 62 Tahun Menghilang, Nokdiak Moncong Panjang Ditemukan Hidup di Pegunungan Cyclops Papua

“Program Sekolah Rakyat ini merupakan gagasan langsung Presiden, bukan program Kemensos. Tapi perlu didukung oleh semua pihak, terutama pemerintah daerah,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mewakili Mensos Saifullah Yusuf dalam Rakernas Forum Sekda Seluruh Indonesia, Jumat (20/6/2025) di Jakarta.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 227 ribu anak usia SD, 499 ribu anak usia SMP, dan sekitar 3,4 juta anak usia SMA belum atau tidak pernah bersekolah.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, 76 persen keluarga menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab utama anak mereka putus sekolah.

BACA JUGA:Ini Rincian Dana Transfer Rp15,7 Triliun untuk Papua Tengah dan 8 Kabupaten Tahun 2025

“Masalahnya bukan biaya sekolah,karena sekolah gratis, tapi biaya penunjang seperti transportasi dan seragam,” jelas Robben.

Presiden Prabowo pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan, yang menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

Untuk tahap awal, 100 titik lokasi rintisan Sekolah Rakyat telah ditetapkan dan akan memulai kegiatan belajar pada Juli 2025.

Pemerintah juga mengusulkan 100 lahan baru seluas 6,3 hingga 10 hektare yang akan dibangun mulai Agustus 2025 dengan model sekolah terpadu (SD, SMP, SMA) seperti SMA Taruna Nusantara, dibiayai sepenuhnya oleh APBN.

BACA JUGA:Prabowo Ungkap Reformasi Regulasi dan Antikorupsi Berhasil Picu Lonjakan Produksi Pangan

Sumber: