Etika Karyani Suwondo, Direktur Riset Ekonomi Digital CORE Indonesia, menyebut program ini berpotensi tumpang tindih dengan koperasi dan BUMDes yang telah ada, serta dikhawatirkan hanya memperluas beban administratif.
“Tanpa pemetaan kelembagaan yang jelas, program ini bisa menjadi perluasan administratif tanpa dampak nyata,” ujar Etika.
BACA JUGA:Operasi Udara Satgas Cartenz Berhasil Tangkap Male Telenggen, Anggota KKB Puncak Jaya
Selain itu, pola top-down dalam pembentukan koperasi juga dianggap menyimpang dari prinsip koperasi sejati yang digagas Bung Hatta: dibangun dari bawah oleh inisiatif anggota, berbasis simpanan sendiri, dan dijalankan dengan asas kekeluargaan.
Kekhawatiran lain juga muncul terkait potensi politisasi, mengingat pengawasan program ini berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh tokoh partai politik.
Tantangan dan Harapan di Masa Depan
Meski banyak tantangan, peluncuran Koperasi Merah Putih di Mimika menjadi tonggak awal untuk mendorong ekonomi kerakyatan.
BACA JUGA:KPA Gandeng Dinas Pendidikan Paniai Perkuat Sosialisasi HIV/AIDS di Sekolah
Ke depan, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh pengawasan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai anggota koperasi.
Dengan semangat gotong royong dan pengelolaan yang profesional, koperasi bisa menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi kampung, sekaligus menekan ketimpangan sosial di wilayah Papua Tengah.